Padangsidempuan, sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, sering kali mengalami penyimpangan anggaran yang merugikan masyarakat. Hal ini tentu merupakan masalah serius yang perlu segera ditangani. Untuk itu, langkah-langkah preventif perlu dilakukan agar penyimpangan anggaran dapat dicegah sejak dini.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah penyimpangan anggaran di Padangsidempuan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dengan lebih baik.
Selain itu, penting juga untuk melakukan pelatihan dan pendidikan kepada para pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Menurut Tri Mulyani, seorang pakar tata kelola keuangan daerah, pelatihan dan pendidikan akan membantu para pejabat agar lebih memahami tata cara pengelolaan anggaran yang benar. Dengan demikian, kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalisir.
Langkah lain yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Agus Rahardjo, Ketua KPK periode 2015-2019, pengawasan yang ketat akan membuat para pelaku penyimpangan anggaran berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi. Dengan adanya pengawasan yang kuat, diharapkan penyimpangan anggaran dapat dicegah dengan lebih efektif.
Selain itu, perlu pula adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, partisipasi masyarakat akan membantu mengurangi risiko terjadinya penyimpangan anggaran. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, para pejabat akan lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran karena mereka tahu bahwa akan dipantau oleh masyarakat.
Dengan melakukan langkah-langkah preventif seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melakukan pelatihan dan pendidikan kepada para pejabat, memperkuat mekanisme pengawasan, serta melibatkan aktif masyarakat dalam pengawasan, diharapkan penyimpangan anggaran di Padangsidempuan dapat dicegah sejak dini. Sebagai masyarakat, mari kita bersama-sama berperan aktif dalam mencegah penyimpangan anggaran demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.